LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, meminta Kementerian Kehutanan memberi perhatian serius kepada warga Pulau Komodo yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Penutupan sementara kawasan wisata akibat cuaca ekstrem membuat warga yang bergantung pada pariwisata kehilangan mata pencaharian.
Hampir satu bulan terakhir, warga Pulau Komodo tidak memperoleh penghasilan karena tidak ada kunjungan wisatawan. Situasi ini diperparah dengan perpanjangan larangan pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo hingga 27 Januari 2026 atau sampai kondisi cuaca dinyatakan aman.
“Penutupan destinasi wisata selama satu bulan terakhir menyebabkan ekonomi masyarakat terhenti total. Tidak ada lagi sumber pendapatan yang bisa diandalkan, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan,” kata Hasan, dilansir Detik.com, Selasa (20/1/2026).
Ia menilai dampak kebijakan tersebut sangat berat bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Balai Taman Nasional Komodo harus hadir dan tidak mengabaikan kondisi warga.
“Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan ini sangat berat. Pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tidak boleh menutup mata terhadap kondisi masyarakat yang ada di wilayah pesisir kepulauan,” imbuhnya.
Hasan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap warga Pulau Komodo dan sekitarnya yang kehilangan penghasilan akibat berhentinya aktivitas wisata. Ia menjelaskan, sebelum sektor pariwisata berkembang, mayoritas warga bekerja sebagai nelayan.
BACA JUGA :
– Operasi Ketupat 2026: Polres dan Instansi Manggarai Barat Tertibkan Rental dan Ojol
– Alfridus Ndarung Dukung Perumda Bidadari Pemasok Air Kapal Wisata
– ASITA NTT Usulkan Pelayaran Kapal Wisata Secara Parsial di Labuan Bajo
– 6 Tahun Tunggu Sertifikat, Warga Soroti Kinerja BPN Manggarai Barat
– Penganiayaan di Rumah Adat Manggarai Barat, Seorang Pria Tewas
Seiring meningkatnya kunjungan wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, masyarakat mulai beralih ke sektor pariwisata dan meninggalkan profesi lama mereka.
“Kini, dengan berhentinya aktivitas pariwisata, masyarakat kehilangan sumber penghasilan utama karena sebagian besar sudah menjual perahu dan meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan,” ujar Hasan.
Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat itu juga menyoroti ketimpangan antara besarnya pemasukan negara dari Taman Nasional Komodo dengan minimnya perlindungan bagi masyarakat terdampak. Ia menyebutkan, sepanjang 2025 pendapatan negara dari tiket masuk kawasan tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar dengan jumlah kunjungan wisatawan melampaui 400 ribu orang.
“Angka tersebut menunjukkan betapa besar kontribusi kawasan ini terhadap pendapatan negara, sehingga sudah seharusnya ada bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal,” tegas Hasan.
Ia menilai sudah semestinya pemerintah menyediakan kompensasi atau program bantuan bagi warga Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitar yang terdampak langsung penutupan wisata.
“Dengan pendapatan sebesar itu, seharusnya ada kebijakan kompensasi atau program bantuan yang diberikan kepada warga Pulau Komodo dan warga pulau yang ada di sekitarnya. Tidak adil jika masyarakat yang selama ini menopang pariwisata justru dibiarkan kesulitan saat sektor ini ditutup,” lanjut dia.
Hasan pun mendesak BTNK dan Kemenhut segera mengambil langkah konkret, mulai dari bantuan langsung hingga penyediaan alternatif pekerjaan sementara bagi masyarakat terdampak.
“Kami akan memastikan bahwa suara masyarakat Pulau Komodo dan sekitarnya tidak diabaikan. Mereka adalah bagian penting dari wajah pariwisata Manggarai Barat, dan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka tetap bisa bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang,” tandas Hasan.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Mari bergabung di Group WA berita LABUAN BAJO TODAY setiap hari.
Nikmati berita terkini tentang Wisata dan Investasi di Labuan Bajo.
