LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menyoroti keras efektivitas Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam mengurus sektor wisata nasional. Mereka menilai peran kementerian tersebut masih lemah dan belum mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang muncul di daerah.
Kritik itu disampaikan Ketua DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (Gahawisri) Labuan Bajo, Budi Widjaja, dalam agenda dialog antara Kemenpar dan para pelaku industri di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, di mana Budi menyampaikan pandangannya secara langsung.
“Gahawisri mempertanyakan posisi atau kemampuan Kemenpar secara institusi karena saat ini Kemenpar hanya kementrian golongan tiga, sebuah kementerian yang hanya bisa bergerak sebagai promotor, bukan sebagai koordinator ataupun pelaksana sampai di daerah,” kata Budi, dilansir Detiktravel, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, banyak kebijakan penting yang berkaitan dengan keselamatan dan tata kelola wisata justru berada di luar kewenangan Kemenpar. Urusan-urusan tersebut tersebar di berbagai sektor, sehingga koordinasinya tidak berjalan dalam satu sistem yang utuh.
Ia juga menilai kewenangan yang dimiliki Kemenpar belum bisa dijalankan optimal di daerah karena bergantung pada pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata.
BACA JUGA :
– Donor Darah Warnai HUT ke-54 Basarnas di Labuan Bajo, 56 Kantong Terkumpul
– KSOP Perpanjang Penutupan Kapal Wisata di Labuan Bajo sampai 4 Februari
– Kapal Wisata Ditutup, Sejumlah Destinasi Darat Labuan Bajo Tetap Beroperasi
– Polisi Limpahkan Berkas Kasus KM Putri Sakinah ke Kejaksaan
– Kesiapan Angkutan Lebaran, Kemenhub Periksa Kelaikan Kapal di Labuan Bajo
Dampaknya, berbagai hasil pembahasan maupun rekomendasi dari pusat hanya berakhir sebagai dokumen laporan kepada presiden atau DPR tanpa implementasi nyata.
Gahawisri Labuan Bajo, lanjut Budi, berharap Kemenpar diperkuat agar benar-benar mampu menjadikan pariwisata sebagai motor penghasil devisa negara. Ia menekankan pentingnya pemetaan persoalan secara menyeluruh serta penyusunan matriks masalah yang jelas sebagai dasar perumusan kebijakan.
Budi jugamenegaskan pentingnya perhatian terhadap keselamatan wisata di Indonesia “Seberapa besarnya promosi yang kita lakukan dan penghargaan yang didapat, semua akan hilang hanya dengan satu kecelakaan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Keselamatan pariwisata adalah sebuah ekosistem,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut destinasi prioritas semestinya ditopang kesiapan berbagai lembaga pendukung, mulai dari Basarnas, BMKG, KSOP, TNI hingga kepolisian. Namun, menurutnya, dukungan tersebut belum disertai standar yang memadai.
“Sayangnya penyangga dari berbagai instansi ini belum ditingkatkan standarisasinya untuk dapat menjadikan keselamatan sebagai prioritas,” jelas Budi.
Sebagai gambaran, kondisi kelembagaan penunjang keselamatan di Labuan Bajo dinilai masih jauh dari ideal.
Sejumlah instansi disebut masih berada pada kategori dasar, antara lain Basarnas golongan 4, BMKG yang hanya berstatus stasiun udara, KSOP kelas III dengan keterbatasan SDM, Lanal minim armada, kepolisian masih setingkat polres padahal dibutuhkan polresta, serta kodim yang belum memiliki perlengkapan persenjataan memadai.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Mari bergabung di Group WA berita LABUAN BAJO TODAY setiap hari.
Nikmati berita terkini tentang Wisata dan Investasi di Labuan Bajo.
