LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan maksimal 1.000 orang per hari di kawasan Taman Nasional Komodo mulai memicu penolakan dari kalangan pelaku pariwisata di Manggarai Barat. Aturan yang diberlakukan sejak 1 April 2026 itu dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor wisata.
Penolakan tersebut disuarakan oleh Aliansi Pariwisata Manggarai Barat Bersatu (APMB). Organisasi ini menyatakan tengah menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.
Aksi direncanakan melibatkan berbagai unsur pelaku pariwisata, dengan rute dari Kantor Bupati Manggarai Barat menuju DPRD Manggarai Barat dan berakhir di kantor Balai Taman Nasional Komodo.
Ketua APMB, Ricky Morgan, menilai pembatasan jumlah wisatawan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil hingga operator kapal wisata yang mulai merasakan dampak dari kebijakan tersebut.
“Selama ini masyarakat Manggarai Barat sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan utama. Jika jumlah wisatawan dibatasi tanpa adanya solusi yang jelas, tentu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ricky, dilansir Info Labuan Bajo, Kamis 9 April 2026.
Ricky menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pelestarian lingkungan di kawasan konservasi. Namun ia menilai kebijakan tersebut terkesan diambil tanpa komunikasi yang cukup dengan pelaku usaha yang terdampak langsung.
“Kami tetap mendukung upaya menjaga kelestarian alam dan satwa di kawasan ini. Namun kebijakan seperti ini seharusnya melalui dialog yang terbuka dan melibatkan pelaku usaha, bukan diputuskan sepihak tanpa kajian yang bisa diakses publik,” kata dia.
BACA JUGA :
- 41 Ribu Warga Manggarai Barat Terima Bantuan Pangan BULOG
- Laundry 3 Jam Selesai? Excellent Laundry Membuktikannya!
- Dari Bali hingga Labuan Bajo, Investor Memilih INBISNIS Property
- PMKRI Labuan Bajo Dorong Perluasan Kewenangan Perumda Bidadari
- Aturan Ketat UNESCO Jadi Penghambat Realisasi Investasi di TN Komodo
Selain itu, APMB juga mengingatkan adanya potensi ketimpangan dalam penerapan kuota kunjungan. Mereka menilai sistem pembatasan bisa menimbulkan peluang bagi pihak tertentu untuk menguasai akses terhadap wisatawan.
Seorang pemandu wisata, Patris, juga menilai pembatasan jumlah pengunjung bukan satu-satunya langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan. Ia menilai penguatan manajemen kawasan serta peningkatan kualitas layanan wisata menjadi langkah yang tidak kalah penting.
“Dalam pengelolaan pariwisata modern, ada tiga hal yang harus berjalan seimbang, yakni kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pengalaman wisatawan. Jika salah satu diabaikan, terutama kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan seperti kuota 1.000 orang ini bisa dianggap terlalu terburu-buru,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pelaku wisata Raymundus Jemada atau Raymond. Ia menilai pembatasan jumlah wisatawan berpotensi menimbulkan kebingungan bagi calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Labuan Bajo.
“Wisatawan bisa saja merasa ragu untuk datang karena tidak ada kepastian apakah mereka akan mendapatkan kuota kunjungan atau tidak saat tiba di Labuan Bajo,” katanya.
Menurut Raymond, pemerintah juga perlu mempertimbangkan solusi lain yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas fasilitas. Ia menilai penyediaan fasilitas kesehatan darurat serta area istirahat yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan tanpa harus langsung membatasi jumlah kunjungan.
Di sisi lain, pelaku UMKM Agus Puka mengaku sudah mulai merasakan dampak dari kebijakan tersebut sejak masa uji coba. Ia menyebut berkurangnya jumlah wisatawan membuat penjualan produk UMKM ikut menurun.
“Pada masa uji coba saja sudah ada pelaku usaha yang mengalami kerugian. Jika kebijakan ini berlangsung lama, kami khawatir usaha kecil bisa kesulitan bertahan karena jumlah pembeli semakin berkurang,” katanya.
APMB memastikan aksi demonstrasi yang direncanakan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari asosiasi kapal wisata, pekerja pelaut pariwisata, pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga masyarakat di Pulau Komodo dan pekerja sektor informal lainnya.
Melalui rencana aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisatawan dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Masalah ini bukan hanya soal angka pembatasan kunjungan, tetapi menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata di Manggarai Barat,” ujar Ricky.
Di tengah berbagai dinamika kebijakan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo, wisatawan diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan lebih matang agar kunjungan tetap berjalan lancar dan nyaman.
Siap merencanakan liburan impian ke Komodo tanpa repot? Percayakan pada standar premium LABAHO.
Pesan paket wisata Labuan Bajo melalui WhatsApp +62 811 3835 366 atau +62 812 9111 1137, atau kunjungi Instagram LABAHO!
