LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Forum Peduli Pariwisata Masyarakat Manggarai Barat (FPPMB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Manggarai Barat, Selasa (30/6/2026). Massa mendesak pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap aktivitas pariwisata yang diduga berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan kawasan pesisir Labuan Bajo.
Aksi yang dipimpin Koordinator Umum FPPMB, Sergius Tri Deddy, bersama Koordinator Lapangan Bonifasius Hatam itu turut diisi dengan penyerahan dokumen kajian, rekomendasi, dan pernyataan sikap. Dokumen tersebut memuat 11 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat perlindungan lingkungan serta penegakan hukum di sektor pariwisata.
Dalam orasinya, FPPMB menegaskan tidak menolak investasi maupun pembangunan di Labuan Bajo. Namun, forum menilai seluruh aktivitas usaha harus berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak mengorbankan ekosistem laut, hutan mangrove, maupun ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada sektor kelautan dan pariwisata.
Koordinator Umum FPPMB, Sergius Tri Deddy, menilai masyarakat memiliki hak untuk mengawal kelestarian lingkungan apabila aparat tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Jika semua aparat, baik pemerintah, DPRD maupun Polres, tidak mengambil sikap terhadap para perusak lingkungan, maka kami sebagai rakyat wajib datang. Kami adalah pemilik kedaulatan dan akan memastikan lingkungan kami tetap terlindungi,” tegas Deddy.
Selain menyoroti pembangunan hotel, restoran, vila, dan fasilitas wisata di kawasan pesisir, FPPMB juga menilai pengawasan terhadap operasional kapal wisata masih perlu diperketat. Forum menduga masih terdapat aktivitas docking yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan sehingga berpotensi mencemari perairan melalui limbah, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
BACA JUGA :
- Keuskupan Labuan Bajo Gelar Prosesi Maria Assumpta Nusantara
- Labuan Bajo, Penipuan Travel Agent dan Krisis Hukum
- Dari Bali hingga Labuan Bajo, Investor Memilih INBISNIS Property
- Labuan Bajo, Penipuan Travel Agent dan Krisis Hukum
- Waspada Mafia Tanah, INBISNIS Law Firm Layani Konsultasi dan Penyuluhan Hukum Gratis di Manggarai Barat
Deddy juga meminta aparat penegak hukum segera melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran lingkungan, termasuk aktivitas docking kapal wisata yang dinilai tidak sesuai aturan.
“KSOP dan aparat penegak hukum harus menginspeksi dan menginvestigasi persoalan ini. Undang-undang harus berjalan. Jangan sampai kejahatan lingkungan dibiarkan, sementara masyarakat kecil justru cepat diproses hukum,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Manggarai Barat, massa bergerak menuju Kantor Bupati Manggarai Barat dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo. Dalam aksi tersebut, FPPMB juga meminta pemerintah mengevaluasi pengawasan terhadap kapal wisata serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan.
FPPMB berharap pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, DPRD, KSOP, dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan.
Forum menilai keberhasilan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata premium tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga oleh komitmen menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hukum secara adil, dan melindungi kepentingan masyarakat lokal.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor INBISNIS Group di Bali dan Labuan Bajo untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.
