LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mematangkan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Labuan Bajo melalui rapat evaluasi tim koordinasi di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKTRPKP), Senin, 6 Juli 2026, sebagai upaya memperkuat pengelolaan air limbah domestik di kawasan destinasi pariwisata superprioritas.
Rapat tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan program LLTT berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan di tengah pesatnya perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata.
Kepala Dinas CKTRPKP Manggarai Barat, Severinus Kurniadi, mengatakan penerapan LLTT merupakan salah satu langkah mendukung pengelolaan sanitasi yang lebih baik di wilayah tersebut.
BACA JUGA :
- OJK NTT Ingatkan UMKM Waspadai Keuangan Ilegal
- PBSI NTT Siapkan Atlet Menuju PON 2028 Lewat Kejurprov di Labuan Bajo
- Dari Bali hingga Labuan Bajo, Investor Memilih INBISNIS Property
- Kemenpar Mulai ‘Jual’ Kedalaman Laut Labuan Bajo ke Investor Global
- Waspada Mafia Tanah, INBISNIS Law Firm Layani Konsultasi dan Penyuluhan Hukum Gratis di Manggarai Barat
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di kawasan Labuan Bajo yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas nasional,” ujar Very Kurniadi, dilansir rri.co.id, Selasa (7/7/2026).
Ketua Tim Teknis Program LLTT BPPK NTT, Eurico Bandu, menjelaskan layanan penyedotan lumpur tinja saat ini masih menggunakan sistem on call di Kecamatan Komodo dengan jumlah pelanggan mencapai 201 yang terdiri atas rumah tangga, hotel, dan perkantoran.
Ke depan, layanan tersebut akan beralih menjadi penyedotan terjadwal setiap tiga tahun sekali dengan standar pengurasan 80 persen kapasitas tangki septik yang didukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk pendataan pelanggan dan operasional armada.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Manggarai Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyusun Peraturan Bupati mengenai pengelolaan layanan lumpur tinja, serta melakukan sensus pelanggan di enam desa dan kelurahan di Kecamatan Komodo sebagai lokasi percontohan.
Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga akan melanjutkan program melalui Focus Group Discussion (FGD), penyusunan SOP teknis dan administrasi, optimalisasi armada truk tinja, serta sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sanitasi, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor INBISNIS Group di Bali dan Labuan Bajo untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.
