LABUANBAJOTODAY.COM, JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI), Rudi Sembiring Meliala, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dan melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ia memandang langkah tersebut sebagai upaya Presiden memperbaiki dan memperkuat kinerja pemerintahan dalam menjawab kebutuhan rakyat.
“Perombakan kabinet merupakan kesempatan untuk memperbaiki koordinasi, memperkuat pelaksanaan kebijakan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap langkah Presiden menghasilkan kemajuan yang nyata dan dapat dirasakan rakyat,” ujar Rudi, Rabu (7/10) di Jakarta.
Menurutnya, pelibatan tokoh dari berbagai latar belakang dalam Wantimpres juga dapat dimaknai sebagai bentuk keterbukaan Presiden untuk mengakomodasi berbagai unsur bangsa serta memperluas sumber nasihat dan pertimbangan.
“Saya mengapresiasi kesediaan Presiden merangkul berbagai unsur bangsa. Semangat mengakomodasi semua golongan perlu diwujudkan melalui kesediaan mendengar pengalaman, gagasan, dan pandangan yang berbeda, sehingga keputusan pemerintah semakin matang dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Rudi berharap keberagaman tersebut menghasilkan pertimbangan yang berkualitas, berbasis fakta, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Anggota Wantimpres perlu menjaga integritas serta berani menyampaikan koreksi apabila terdapat kebijakan atau pelaksanaan program yang perlu diperbaiki.
“Presiden membutuhkan nasihat yang jujur, termasuk mengenai kekurangan dan risiko kebijakan. Keberanian menyampaikan keadaan yang sebenarnya merupakan bentuk pengabdian kepada Presiden, rakyat, dan negara,” tegasnya.
Penguatan Pemerintah Harus Disertai Keseimbangan Kekuasaan
Rudi menekankan bahwa penguatan pemerintahan harus berjalan bersama penguatan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau checks and balances. Pemerintahan Presiden Prabowo berkewajiban menghormati batas kewenangan serta menjaga ruang bagi pengawasan dan koreksi sepanjang masa pemerintahannya.
Menurutnya, dukungan politik yang luas perlu disertai efektivitas pengawasan DPR, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat. Fungsi nasihat Wantimpres harus berjalan berdampingan dengan pengawasan lembaga negara sesuai kewenangannya.
“Pemerintah yang kuat dan pengawasan yang kuat sama-sama diperlukan. Pemerintah harus mampu mengambil keputusan dan bekerja efektif, sementara pengawasan memastikan kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi dan untuk kepentingan rakyat,” ujar Rudi.
Ia juga mengingatkan bahwa penghormatan terhadap perbedaan pendapat merupakan bagian penting dari keterbukaan pemerintahan. Pandangan kritis perlu dinilai berdasarkan fakta, alasan, dan manfaatnya bagi perbaikan kebijakan.
Dukung Penuh dan Awasi Pelaksanaannya
Rudi mengajak seluruh elemen bangsa—partai politik, akademisi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dunia usaha, pers, mahasiswa, dan masyarakat luas—memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan konstitusi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui kontribusi keahlian, gagasan konstruktif, partisipasi dalam pembangunan, dan kerjasama menyelesaikan persoalan bangsa. Bersamaan dengan itu, seluruh elemen perlu melakukan kontrol yang kuat, objektif, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat hingga provinsi, kabupaten, kota, dan desa.
“Saya mengajak seluruh elemen bangsa mendukung penuh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berintegritas, dan sejahtera. Dukungan itu harus berjalan bersama kontrol yang kuat agar kebijakan dilaksanakan dengan benar, anggaran dipertanggungjawabkan, dan manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada rakyat,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, GARANSI menyampaikan empat dorongan.
Pertama, tetapkan ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjelaskan tujuan, anggaran, jadwal, serta target setiap program prioritas, kemudian menyampaikan hasil evaluasinya secara berkala kepada masyarakat.
Kedua, perkuat pengawasan sesuai kewenangan. DPR RI dan DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh. Pemerintah perlu memberikan informasi yang memadai serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dengan langkah perbaikan yang dapat ditelusuri.
Ketiga, buka ruang kontrol masyarakat hingga tingkat desa. Masyarakat perlu mendapat akses terhadap informasi program dan anggaran sesuai ketentuan, dilibatkan dalam evaluasi, serta memiliki saluran pengaduan yang mudah digunakan dan jelas tindak lanjutnya.
Keempat, pastikan setiap penyimpangan ditangani. Pengaduan yang disertai bukti perlu diperiksa oleh pihak berwenang. Kekurangan pelaksanaan harus diperbaiki, sementara dugaan pelanggaran hukum perlu ditindaklanjuti melalui proses yang adil dan sesuai ketentuan.
Rudi menegaskan bahwa GARANSI siap berkontribusi melalui kajian, dialog publik, pendidikan masyarakat, dan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah.
“Kita ingin Presiden Prabowo berhasil membawa Indonesia maju dan rakyat semakin sejahtera. Karena itu, mari kita dukung pemerintah bekerja, awasi pelaksanaan kebijakannya, dan sampaikan koreksi secara bertanggung jawab. Penguatan pemerintahan harus menghasilkan penguatan demokrasi, integritas, dan kesejahteraan rakyat dari pusat sampai ke daerah,” tutupnya.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor INBISNIS Group di Bali dan Labuan Bajo untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.
