LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Federasi Buruh Manggarai Barat mendatangi Kantor DPRD, untuk menyampaikan keluhan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan pada Senin 10 Maret 2025.
Ketua federasi buruh Mabar, Rafael, menyatakan tujuan kedatangan mereka adalah meminta pembentukan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan dan berharap pemerintah Mabar bisa menentukan dan menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) lebih tinggi dari UMP Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia berharap melalui dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, DPRD, serikat buruh, dan Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dihitung inflasi ekonomi di Kabupaten Mabar, khususnya di Labuan Bajo, sebagai daerah pariwisata yang biaya hidupnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain di NTT.
Baca juga :LABAHO Promo! Open Trip Labuan Bajo Mulai 2,8 Juta
“Saat ini upah minimum provinsi NTT 2 juta lebih, kami harapkan untuk UMK di atas itu. Nantinya dewan pengupahan ini akan menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan juga perputaran uang di masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, UMP yang ditetapkan saat ini masih rendah, padahal Manggarai Barat adalah pusat industri pariwisata yang memiliki banyak pemasukan dari berbagai sektor, termasuk hotel dan restoran.
“Kita ambil contoh kabupaten Badung di Bali dia membentuk UMK sendiri karena kabupaten tersebut sebagai kota sentral pariwisata, nah begitu juga kita sebagai daerah prioritas wisata NTT harusnya sudah bisa menetapkan UMK sendiri,” Lanjutnya.
Baca juga :Pesona Labuan Bajo yang Membuat Anda Ingin Kembali
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Harapan Baru, Inosensius Peni, menyatakan kesiapannya menjembatani dengan segera mengundang para pihak untuk mendiskusikan apa yang menjadi harapan para buruh.
“Terima kasih banyak kepada para perwakilan federasi, kami Fraksi Harapan siap menjembatani untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD agar sesegera mungkin mengundang pihak terkait untuk duduk bersama,” ungkap Inosensius.
Meski belum memastikan kapan pertemuan tersebut akan diadakan, Inosensius berjanji akan sesegera mungkin menyampaikan aspirasi ini.
Ia berjanji DPRD Mabar segera mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan penetapan UMK yang lebih representatif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, biaya hidup, dan pertumbuhan ekonomi di Mabar, serta melibatkan perwakilan buruh dalam proses pembahasan UMK.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
