LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Aula Setda pada Kamis (20/3/2025).
Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada tim PPKK (Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, atas pendampingan yang telah diberikan kepada kepala perangkat daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD.
“Secara khusus, kami sampaikan terimakasih kepada Tim dari UGM yang selama seminggu ini sudah semangat dan penuh energik dalam mendampingi penyusunan rencana awal RPJMD 2025-2029,” ucapnya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam penyusunan rencana awal RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Tim PPKK (Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama) dari UGM. Tim tersebut terdiri dari empat orang, yaitu: Maulana Istu Pradika, S.Si., M.Sc., Adi Suhendra Subandrio, S.A.P., MPA, Fuad Setiawan Khabibi, S.I.P., MPA, dan Siti Saringatin, S.Si.
Baca juga :Parkir Elektronik di Pelabuhan Marina Labuan Bajo Tuai Komentar Masyarakat
Usai sambutan, pihak pemerintah memaparkan rencana pembangunan yang melibatkan berbagai sektor, dengan pemateri yaitu Prof. Gebi dan Peter A. Rasyid, Kepala Bappeda Manggarai Barat.
Pada sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait prioritas pembangunan yang dianggap penting bagi daerah. Sesi tanya jawab ini berlangsung interaktif, dengan banyak peserta yang aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan aspirasi.
Salah satunya, Pater Marsel Agur, Ketua Badan Pemerhati Kesehatan Daerah, menyoroti berkurangnya partisipasi masyarakat, penyaluran bibit tanaman yang tidak terorganisir, kurangnya perhatian terhadap mata air, dan pendapatan per kapita yang hanya 1,2 juta per tahun.
Baca juga :Solusi Transportasi di Pelabuhan Marina
Sementara itu, Kons, Perwakilan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) lebih menekankan poin pariwisata berkelanjutan, pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke TNK, dan membuka akses jalur utara (Tanjung Boleng) dan jalur Selatan (Golo Mori).
“Selain dampak ekonomi, kita juga mesti menjaga kelestarian lingkungan kita. Pembukaan jalur ini bertujuan supaya wisatawan tidak hanya di Labuan Bajo, tapi ke seluruh Manggarai Barat, perekonomian juga pasti membengkak secara merata,” katanya.
Kristo, perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Mabar juga menyoroti kurangnya pendidikan teknis bagi pelaku UMKM di Mabar.
Natalia dari Yayasan Komodo Lestari menekankan pentingnya memperhatikan semua jenis pangan, termasuk umbi-umbian dan biji-bijian, serta mendistribusikan bibit dengan baik.
Prof. Gebi menjawab bahwa kesiapan agensi, masyarakat, SDM, dan kelestarian lingkungan sangat penting.
Hadir dalam konsultasi publik ini, antara lain: Ketua DPRD Manggarai Barat Benediktus Nurdin, Wakil Ketua I DPRD Rikardus Jani, Ketua Komisi 1 DPRD Ali Sehidun, Sekda Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo, para pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Manggarai Barat.
