Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh imigrasi di Labuan Bajo
LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh imigrasi di Labuan Bajo.
Ia sampaikan ini setelah enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT dan mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo pada Jumat (28/3/2025).
Meskipun terdapat dua kantor imigrasi di Flores, di Maumere dan Labuan Bajo, Ujar Andreas, sumber daya serta fasilitas kerja yang tersedia masih terbatas.
“Di Imigrasi Labuan Bajo hanya ada 28 pegawai untuk melayani sejumlah kabupaten,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andreas menyoroti masalah pemotongan anggaran yang dialami imigrasi, yang berdampak pada keterbatasan fasilitas dan sumber daya.
“Dalam situasi ini, kami harus mencari cara untuk tetap efektif dalam menjalankan tugas kami,” ujarnya.
Ia berencana untuk membawa aspirasi serta dukungan untuk pengembangan imigrasi ini ke DPR pusat agar mendapatkan perhatian lebih dalam hal pemenuhan anggaran dan fasilitas kerja yang memadai.
“Kami akan mengusulkan penguatan anggaran untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi petugas imigrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Charles Christian, mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan imigrasi.
“Kita akan berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk,” ujarnya.
Menurutnya, inovasi dalam program pelayanan sangat penting, terutama untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang paspor.
“Untuk program khusus, kami akan upayakan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan,” ujarnya.
Meskipun dalam berbagai keterbatasan, kata Charles, pengawasan yang lebih efektif dan efisien adalah hal yang utama.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan mencari pola-pola pengawasan terbaik yang dapat diterapkan.
“Pengawasan ada dua, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Kita akan coba buatkan di bidang administratif dulu dan jika dibutuhkan, kita akan juga masuk ke dalam pengawasan lapangan,” jelasnya.
