LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) tengah bersiap meluncurkan destinasi wisata baru, yaitu Pulau Kukusan.
Destinasi ini dirancang untuk menghasilkan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat di luar kawasan Taman Nasional Komodo.
Pulau Kukusan, yang berjarak hanya sekitar 25 menit dari Labuan Bajo, akan dikembangkan sebagai lokasi wisata alternatif dengan atraksi alam dan budaya.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori mengatakan bahwa Pemerintah Daerah saat ini telah mendapatkan mitra kerja, yaitu PT Pesona Mutiara Timur untuk mengelola Pulau Kukusan.
Baca juga :LABAHO Promo! Open Trip Labuan Bajo Mulai 2,8 Juta
Rencana ini dinilai strategis karena lokasi pulau berada di luar kawasan konservasi nasional, sehingga pengelolaannya menjadi kewenangan langsung pemerintah daerah.
“Pulau Kukusan ini akan jadi daya tarik wisata baru. Kita kerja sama dengan mitra, atraksinya nanti seperti hiking, trekking ke puncak, snorkeling, kayaking, mancing, sampai atraksi budaya,” Kata Stefanus, Selasa (22/4/2025).
Daya tarik utama Kukusan disebut-sebut mirip dengan Pulau Padar. Bedanya, Pulau Kukusan dinilai lebih mudah diakses dan tidak terlalu terdampak cuaca buruk.
“View dari puncaknya 360 derajat, mirip Padar. Tapi aksesnya lebih cepat, dan tidak terpengaruh musim buruk. Kalau ke Padar butuh 4 jam dengan Kapal Phinisi, ke Kukusan cukup 1 jam. Speed boat pun hanya 25 menit,” kata dia.
Baca juga :Dukung Pariwisata, Frans Teguh Ajak Kerja Kolaboratif
Saat ini, proses perizinan tengah diurus karena lahan yang akan dikelola berada di wilayah milik masyarakat lokal.
Pemerintah mengacu pada regulasi pengelolaan pulau kecil, di mana 30% menjadi milik negara dan 70% bisa dikelola melalui skema HPL (Hak Pengelolaan Lahan).
“Pekan lalu kita sudah bawa mitra audiensi dengan Pak Bupati. Mereka sudah paparkan desain dan rencana pembangunan. Kalau tidak ada kendala, tahun ini kita mulai dari fasilitas trekking dulu,” tambahnya.
Meski begitu, pihaknya memastikan pembangunan tak akan mengganggu akses publik dan rutinitas masyarakat lokal.
Saat ini, isu seputar ruang publik, sempadan pantai, dan akses nelayan tengah menjadi sorotan publik di wilayah pesisir.
“Kami tidak ingin kehadiran mitra justru membatasi kebiasaan masyarakat seperti memancing atau berdagang di kawasan pantai. Ini yang sedang kita jaga bersama,” tegasnya.
