LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Dokumen Masterplan Desa Wisata Tanjung Boleng, Labuan Bajo yang disusun ramai-ramai oleh berbagai pihak akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori.
Dokumen yang disebut hasil kolaborasi antara Universitas Pelita Harapan (UPH), Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu disusun sejak Maret 2024 dan resmi diserahkan ke Pemkab pada 24 Oktober 2025.
Namun, Stefanus menilai penyusunan masterplan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pemerintah daerah secara resmi.
“Saya tolak. Saya selaku Kadis saya tolak,” tegas Stefanus, Selasa (28/10/2025).
Ia menyebut tidak ada proses koordinasi, diskusi publik, maupun FGD (Forum Group Discussion) yang melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, atau desa.
“Tidak ada diskusi, tidak ada FGD. Kok buat masterplan? Siapa yang suruh kamu? Itu wilayah koordinatif Pemda, bukan otoritatif BPOLBF,” ujarnya.
Menurutnya, Bappeda sebagai lembaga pengarah utama pembangunan daerah juga tidak tahu-menahu soal penyusunan dokumen ini.
“Bappeda itu leader perencanaan pembangunan. Tapi mereka tidak tahu apa-apa soal dokumen ini. Kepala desa dan camat juga tidak diundang. Bagaimana mungkin sebuah masterplan dibuat tanpa melibatkan pemilik wilayah?” katanya.
BACA JUGA :
– Menjelajah Pesona Labuan Bajo Bersama LABAHO
– Lima Contoh Investasi Properti Menjanjikan di Labuan Bajo
– Pemkab Mabar Dukung Digitalisasi dan Peningkatan PAD Lewat Bank Mandiri
– Wonderful Indonesia Pikat Dunia di WTM London 2025
– Cek Destinasinya! Ini Rute Open Trip Labuan Bajo 3 Hari 2 Malam
Stefanus mengaku hadir dalam sesi presentasi dari tim UPH saat dokumen diserahkan di Kantor Bupati Manggarai Barat. Namun, setelah mendengarkan pemaparan, ia langsung menyatakan penolakannya di hadapan peserta.
“Setelah presentasi saya berdiri dan bilang, ‘Terima kasih inisiatifnya BPOLBF dan UPH, tapi saya tolak. Produk yang kamu buat hari ini saya anggap tidak ada.’ Setelah itu saya keluar dari ruangan,” ujarnya.
Respon BPOLBF dan UPH
BPOLBF bersama UPH mengklaim penyusunan Masterplan Pengembangan Desa Wisata Tanjung Boleng dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif.
Proses penyusunan dilakukan sejak Maret 2024 sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat oleh Fakultas Hospitality dan Pariwisata serta Fakultas Desain UPH.
Dokumen ini disebut sebagai panduan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Tanjung Boleng yang berakar pada potensi lokal, budaya, dan kelestarian lingkungan.
Gagasan penyusunan masterplan ini berawal dari diskusi antara BPOLBF, Pemerintah Desa Tanjung Boleng, Pokdarwis Rangko, dan Komunitas Green Lovers. Dari pertemuan itu muncul kesepahaman bahwa Tanjung Boleng perlu memiliki dokumen perencanaan wisata yang komprehensif.
Dalam pelaksanaannya, BPOLBF dan UPH menggelar FGD, kunjungan lapangan, serta koordinasi dengan sejumlah instansi seperti Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Cipta Karya, UPTD KPH, dan Pokdarwis Tanjung Boleng.
Organisasi profesi seperti ASITA, Gahawisri, HPI, WWF, dan tokoh masyarakat juga disebut ikut memberikan masukan.
Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan sekaligus Ketua Tim Penyusun, Prof. Dr. Diena Mutiara Lemy, menyebut penyusunan dokumen ini sebagai perjalanan panjang dan menarik.
BACA JUGA :
– Pemda Mabar Cek Dugaan Getok Harga Kuliner di Labuan Bajo
– Jelajah Pulau Sumba 4 Hari 3 Malam bersama LABAHO
– Tarif Sewa Motor dan Mobil Terbaru 2025 di Labuan Bajo
– Tersinggung Soal Tanah, Warga Komodo Datangi Kantor Bupati Mabar
– Deputi Kemenpar Tinjau dan Bina SDM BPOLBF di Labuan Bajo
“Kami dari Tim UPH, yang melibatkan dua fakultas yaitu Fakultas Desain serta Fakultas Hospitality dan Pariwisata, berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Kementerian Pariwisata, serta BPOLBF dalam menyusun masterplan Desa Tanjung Boleng. Proses ini merupakan perjalanan yang panjang dan menarik, dan kami berharap hasilnya dapat menjadi percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya,” jelas Prof. Diena dalam keterangan resmi yang diterima media ini, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, pemilihan Desa Tanjung Boleng karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan Labuan Bajo. Tim juga menghadapi keterbatasan data di lapangan, namun tetap berupaya menyusun rancangan seakurat mungkin.
Dapat Apresiasi
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Manggarai Barat, Hilarius Madin, yang hadir mewakili Bupati saat serah terima dokumen, justru menyampaikan apresiasi.
“Harapannya, Masterplan ini dapat menjawab kebutuhan perencanaan di wilayah Desa Tanjung Boleng. Dengan bentang wilayah yang cukup luas, kami berharap ruang-ruang yang ada di sana telah dirancang sebaik mungkin sehingga dapat menjadi panduan bersama dalam pengembangan ke depan,” kata Hilarius.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf, Frans Teguh, menilai proses ini sebagai langkah penting menuju pariwisata berkelanjutan.
“Visioning yang dilakukan tim menjadi dasar kuat untuk melihat potensi desa wisata sebagai ruang baru yang dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan, memberi alternatif bagi aktivitas wisata di mainland Labuan Bajo, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, menegaskan semangat kolaboratif menjadi inti dari penyusunan masterplan ini.
“Masterplan ini tidak hanya soal perencanaan fisik, tetapi juga bagaimana membangun kesepahaman antar pihak bahwa pengembangan desa wisata harus berpihak pada masyarakat dan menjaga kelestarian alam,” ujar Marhen.
Menurutnya, model kerja kolaboratif seperti ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pengembangan destinasi wisata lain di kawasan Labuan Bajo Flores.
Rangkaian Penyusunan
Berdasarkan catatan tim penyusun, berikut tahapan penyusunan Masterplan Desa Wisata Tanjung Boleng:
11 Maret 2024: Diskusi awal antara BPOLBF, UPH, dan Pemerintah Desa Tanjung Boleng.
18 Juli–29 September 2024: Pengumpulan data primer dan sekunder tahap pertama.
30 September 2024: FGD 1 di Kantor Desa Tanjung Boleng.
1 Oktober–24 November 2024: Pengumpulan data tahap kedua.
19 Desember 2024: FGD 2 melalui Zoom Meeting.
24 Oktober 2025: Serah terima dokumen di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Mari bergabung di Group WA berita LABUAN BAJO TODAY setiap hari.
Nikmati berita terkini tentang Wisata dan Investasi di Labuan Bajo.
