LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – DPRD Manggarai Barat menggelar Rapat Paripurna Ke-9 untuk menyampaikan laporan komisi terkait pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 pada Kamis (20/11/2025).
Tiga komisi menyampaikan hasil pembahasan dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menyerahkan sejumlah catatan strategis untuk penyusunan RAPBD 2026.
Komisi I: Pemerintahan, Sosial, dan Pendidikan
Komisi I yang diwakili Nuryati menyoroti beberapa hal berikut:
-Pilkades 2026: Mendesak pemerintah menyiapkan anggaran khusus agar pelaksanaan Pilkades serentak berjalan lancar.
-Pendidikan: Mengusulkan hari literasi, program belajar sore, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran dana BOS dan bantuan pendidikan lainnya.
-Kependudukan dan Kesehatan: Mendorong integrasi data kependudukan antar dinas dan meminta peninjauan ulang alokasi anggaran untuk tenaga sukarela yang telah lolos P3K.
BACA JUGA :
– Momen-momen Langka di Labuan Bajo, Cuma Muncul di Waktu Tertentu
– Tips Memilih Kapal Phinisi di Labuan Bajo
– Tarif Sewa Motor dan Mobil Terbaru 2025 di Labuan Bajo
– Sam’s Studio Hadir di Labuan Bajo, Bioskop Pertama Bernuansa Budaya Manggarai
– Hotel Loccal Collection Labuan Bajo dan Keunikannya
Komisi II: Sektor Pendapatan, Pariwisata, dan Unggulan
Laporan Komisi II dibacakan Yopi Widiyanti. Komisi ini menyoroti isu kebocoran pendapatan daerah hingga penguatan produksi lokal.
-Pariwisata dan Perikanan: Mendesak kajian dan langkah tegas soal kebocoran PAD dari aktivitas snorkeling hingga kunjungan kapal pesiar. Komisi juga mendorong digitalisasi retribusi dan penempatan petugas pengawas di lapangan.
-Pertanian dan Pangan: Meminta Dinas Pertanian menyiapkan perencanaan yang selaras dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan hasil produksi lokal.
-Kesehatan Hewan: Mengusulkan pengadaan laboratorium standar, bibit ternak, dan percepatan pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU).
Komisi III: Keuangan Daerah dan Aset
Komisi III melalui Sales Muhidin memberi tekanan pada optimalisasi pendapatan dan pengawasan internal.
BACA JUGA :
– Lima Contoh Investasi Properti Menjanjikan di Labuan Bajo
– Jelajah Pulau Sumba 4 Hari 3 Malam bersama LABAHO
– Forkopimda Boalemo, Gorontalo Studi Tiru Pengembangan Bambu di Labuan Bajo
– Rental Mobil Terpercaya untuk Jelajahi Labuan Bajo
– Sopixology Competition 2025 Jadi Daya Tarik Baru Wisata Labuan Bajo
-Pendapatan Daerah: Mengapresiasi optimisme Badan Pendapatan Daerah, namun meminta inovasi lebih lanjut untuk menggarap objek pajak yang belum tersentuh.
-Pengelolaan Aset: Menekankan pentingnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) secara produktif dan akuntabel, termasuk pengaturan pinjam pakai kendaraan dinas.
-Pengawasan: Meminta Inspektorat memperkuat audit internal, terutama pendampingan dan pemeriksaan penggunaan Dana Desa.
Respons Bupati dan Tahap Lanjutan
Bupati Edistasius Endi dalam jawabannya menyampaikan apresiasi atas seluruh rekomendasi komisi. Terkait anggaran Pilkades 2026, ia menegaskan bahwa pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung APBD, melainkan juga bersumber dari bagi hasil pajak desa.
Ia juga membuka peluang penerbitan obligasi daerah sebagai strategi menutup celah fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
Rapat juga menetapkan pembentukan Tim Perumus Badan Anggaran (Banmus) DPRD yang diketuai Martinus Mitar. Tim ini langsung melanjutkan pembahasan teknis RAPBD 2026 bersama pemerintah daerah.
Dengan ditutupnya Rapat Paripurna Ke-9, pembahasan RAPBD 2026 memasuki tahap finalisasi yang lebih intensif.
“Semoga kita semua, Pemerintah dan DPRD diharapkan mampu merumuskan anggaran yang lebih akuntabel dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat,” tandas Bupati Edi.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Mari bergabung di Group WA berita LABUAN BAJO TODAY setiap hari.
Nikmati berita terkini tentang Wisata dan Investasi di Labuan Bajo.
