LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Kebijakan penutupan perjalanan wisata menuju kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang diberlakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo menuai reaksi keras dari DPRD Manggarai Barat.
Kebijakan tersebut dinilai diambil tanpa koordinasi memadai dengan pemerintah daerah dan berdampak langsung pada sektor pariwisata serta ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Manggarai, Barat Marten Mitar, menilai penutupan akses wisata itu membuat banyak wisatawan kehilangan kepastian rencana perjalanan. Ia menyebut perubahan kebijakan yang mendadak menyebabkan wisatawan yang telah merencanakan kunjungan ke Labuan Bajo sejak lama akhirnya membatalkan perjalanan.
“Banyak tamu yang sudah merencanakan perjalanan wisata ke Labuan Bajo sejak beberapa bulan sebelumnya akhirnya batal jalan karena kebijakan penutupan itu,” kata Marten, dilansir INFO LABUANBAJO, Jumat (30/1/2026).
Menurut politisi NasDem tersebut, dampak kebijakan itu tidak hanya dirasakan wisatawan, tetapi juga pelaku usaha pariwisata lokal. Mulai dari pemandu wisata, awak kapal, hingga pekerja hotel dan restoran turut terdampak. Ia memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi.
“Kita ini daerah yang hidup dari pariwisata. Ketika akses ditutup total tanpa skema mitigasi, maka yang dikorbankan pertama adalah tenaga kerja lokal,” ujar Marten.
BACA JUGA :
– Alo Oba Bantah Klaim Mediasi Tanah, Sebut Informasi Karlos Tidak Benar
– Perumda Bidadari Sediakan Media Billboard di Lokasi Strategis Labuan Bajo
– Bandara Komodo Siapkan Alat Pemindai Suhu Cegah Super Flu dan Virus Nipah
– Labuan Bajo Perpanjang Larangan Kapal Wisata Sampai 1 Februari
– Persidangan Bukit Keranga Tanpa Kehadiran BPN, Penggugat Siap Aksi Besar
Ia menilai keselamatan pelayaran memang penting, namun bukan berarti seluruh aktivitas wisata harus dihentikan. Menurutnya, masih ada opsi membuka destinasi tertentu yang dinilai aman sambil menunggu perkembangan cuaca dari BMKG.
“Misalnya Pulau Rinca atau destinasi lain yang masih memungkinkan dikunjungi wisatawan. Tidak harus semuanya ditutup total,” kata dia.
Marten juga menyoroti lemahnya koordinasi antara KSOP Labuan Bajo dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ia menyayangkan kebijakan strategis dikeluarkan tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan.
“Apa kebijakan yang dikeluarkan itu tanpa koordinasi. Ini yang menimbulkan kesan bahwa pemerintah kabupaten tidak dihargai,” ujarnya.
Ia menilai pola kebijakan tersebut mencerminkan relasi yang tidak seimbang antara instansi pusat dan daerah. Pemerintah daerah, menurutnya, hanya menjadi pihak yang menerima dampak tanpa dilibatkan secara aktif.
“Mereka datang ke Manggarai Barat, mengambil keputusan, lalu pergi. Seakan-akan hanya untuk meraup keuntungan, tanpa memikirkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal,” kata Marten.
Penutupan akses wisata ke TNK sebelumnya dilakukan KSOP dengan alasan keselamatan pelayaran akibat cuaca buruk. Namun DPRD Manggarai Barat menilai alasan tersebut tidak cukup untuk menutup seluruh aktivitas wisata tanpa komunikasi publik yang jelas dan tanpa melibatkan pemerintah daerah.
Sebagai destinasi super prioritas nasional, Labuan Bajo dinilai membutuhkan tata kelola pariwisata yang kolaboratif. DPRD Manggarai Barat menegaskan bahwa keselamatan dan keberlanjutan pariwisata harus berjalan beriringan melalui kebijakan yang transparan dan terkoordinasi.
Hingga berita ini diturunkan, KSOP Labuan Bajo belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tersebut, termasuk soal mekanisme koordinasi maupun kemungkinan pembukaan akses wisata alternatif.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Mari bergabung di Group WA berita LABUAN BAJO TODAY setiap hari.
Nikmati berita terkini tentang Wisata dan Investasi di Labuan Bajo.
