LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Kawasan wisata bahari di Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, hingga kini belum dilengkapi posko keselamatan khusus. Padahal, perairan di sekitar Pulau Komodo dan Pulau Padar dikenal memiliki risiko tinggi terhadap aktivitas pelayaran wisata.
Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Manggarai Barat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Selasa (10/2/2026).
Anggota DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar, menilai belum adanya fasilitas siaga darurat di dalam kawasan TN Komodo dapat memperlambat penanganan jika terjadi kecelakaan kapal wisata.
“Wisata bahari daya tarik utama wisatawan. Tapi perairan Komodo, Padar beresiko tinggi. Saya belum menemukan satu kebijakan membangun satu posko keselamatan di kawasan wisata bahari,” kata Marten, dilansir Detikbali, Rabu (11/2/2026).
Saat ini, layanan penyelamatan masih bergantung pada satu pos Basarnas yang berada di Labuan Bajo dan harus menjangkau seluruh wilayah Manggarai Barat. Menurut Marten, jarak tempuh menuju lokasi-lokasi wisata di TN Komodo cukup jauh sehingga berpotensi menghambat respons darurat.
“Posko keselamatan wisata selama dia berlayar di kawasan Taman Nasional Komodo tidak ada, bahkan ketika ada kejadian di Taman Nasional Komodo,” tegas Marten.
Ia mendorong adanya pembahasan lintas instansi guna menghadirkan posko keselamatan khusus wisata bahari yang tidak sepenuhnya bergantung pada Basarnas.
“Hemat saya penting untuk rapat kolaborasi untuk menghadirkan posko keselamatan khusus wisata bahari tidak bersandar pada Basarnas. Soal siapa bertanggung jawab ini diskusi,” ujarnya.
BACA JUGA :
– DPRD–KSOP Evaluasi Keselamatan Pelayaran Labuan Bajo
– Laundry 3 Jam Selesai? Excellent Laundry Membuktikannya!
– AJ Mabar Tuntut Cabut Aturan Peliputan, Desak Kadis Pariwisata Dicopot
– Satgas Pangan Mabar Sidak Pasar, Pedagang Diminta Tak Timbun Barang
– Komodo Muncul di Area Restoran Nuka Beach, Golo Mori Labuan Bajo
Singgung Tanggung Jawab BTNK
Selain soal keselamatan, Marten juga menyoroti peran Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Ia menilai pengelola kawasan belum menunjukkan tanggung jawab moral saat insiden tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah pada 26 Desember 2026 yang menewaskan pelatih sepak bola wanita Valencia CF, Martin Carreras Fernando, beserta tiga anaknya.
“Saya melihat TNK di peristiwa ini kemarin semacam dia tidak pernah tahu bahwa dia juga bagian dari tanggung jawab moral,” tegas Marten.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat justru sering menjadi sorotan publik setiap terjadi peristiwa di kawasan TN Komodo, meski daerah tidak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas wisata di sana. Seluruh retribusi wisatawan dipungut BTNK dan disetor ke pemerintah pusat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Tapi Manggarai Barat dihajar kiri kanan, satu rupiah pun uang dari Taman Nasional Komodo untuk PAD Manggarai Barat, nol,” ujar Marten.
Penjelasan KSOP dan Basarnas
Menanggapi kritik tersebut, Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas melakukan koordinasi ketika terjadi insiden di laut. Penanganan utama tetap berada di bawah Basarnas.
“KSOP hanya koordinasi. PIC adalah Basarnas,” jelas Stephanus.
Ia membenarkan belum ada posko keselamatan yang ditempatkan langsung di kawasan TN Komodo. Namun, sejak 2023 KSOP telah mendirikan posko terpadu di terminal penumpang Pelabuhan Marina Labuan Bajo.
“Sejak saya menjabat dibuat satu Posko terpadu di terminal penumpang,” ujarnya.
Selain itu, jalur laut khusus juga disiapkan untuk kapal SAR dan kapal negara guna mempercepat mobilisasi saat operasi penyelamatan.
Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Maumere, Fathur Rahman, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan pos keselamatan di TN Komodo baru bisa direalisasikan jika Pos SAR Labuan Bajo ditingkatkan menjadi Kantor SAR. Peningkatan status tersebut akan diikuti penambahan personel dan armada.
DPRD Pertanyakan Kontribusi KSOP
Dalam forum yang sama, Anggota DPRD Manggarai Barat, Silverius Sukur, turut mempertanyakan peran KSOP terhadap pembangunan daerah.
“Apa kontribusi KSOP untuk pembangunan Manggarai Barat,” kata Silverius.
Ia mengaku selama lima periode menjabat sebagai anggota dewan belum melihat kontribusi langsung KSOP terhadap daerah, termasuk dari aktivitas kapal wisata.
Menjawab hal itu, Stephanus menegaskan pihaknya telah memberikan dampak melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia maritim, di antaranya dengan menerbitkan sekitar 1.500 sertifikat pelaut gratis serta 820 sertifikat PAS kecil untuk kapal nelayan dan wisata.
“Kami menyampaikan data kapal dan penumpangnya setiap bulan. Kami tidak punya kewenagan menarik pajak itu,” tegas Stephanus.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Mari bergabung di Group WA berita LABUAN BAJO TODAY setiap hari.
Nikmati berita terkini tentang Wisata dan Investasi di Labuan Bajo.
