LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – FProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diarahkan tidak hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi ekonomi sirkular yang mengubah limbah makanan dan air limbah menjadi sumber daya bernilai.
Arah tersebut mendapat dukungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menyatakan kesiapannya mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar proses produksi makanan hingga pengelolaan limbah dapat berlangsung tanpa membebani lingkungan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan pendampingan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem sirkular di lingkungan SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
“Yang mungkin bisa kita capai dengan cepat, apakah proses produksi bisa sirkular, kita punya Program MBG, ada SPPG di mana-mana. Targetnya kita akan dampingi agar SPPG itu bisa membuat ekosistem yang sirkular, itu sedang (KLH/BPLH) lakukan sebenarnya. Di setiap yang kita lakukan harus ada circularity, termasuk program prioritas Presiden,” jelas Wamen Diaz pada Sabtu, 1 Agustus 2026, dikutip dari antaranews.com
Pernyataan tersebut disampaikan Diaz dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan infrastruktur MBG mulai dipandang memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan.
Menurut KLH/BPLH, konsep ekonomi sirkular dapat diterapkan mulai dari proses produksi, pengelolaan sampah makanan, hingga pengolahan air limbah. Limbah yang sebelumnya berpotensi menjadi beban lingkungan diarahkan kembali menjadi sumber daya.
Praktik tersebut telah mulai diterapkan melalui pendampingan teknis dan penyediaan infrastruktur lingkungan pada sejumlah SPPG percontohan. Salah satu model yang menjadi perhatian berada di SPPG Halim, Jakarta.
Pada Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8), Diaz menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan di SPPG Halim tidak berhenti pada penanganan sampah, tetapi juga mencakup pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Di (SPPG) Halim, selain mengelola sampah, KLH/BPLH memberikan IPAL untuk mengelola air limbah, di sebelah SPPG ada sawah sekitar 6,5 hektare, karena air irigasi dari IPAL itu, sawahnya bisa panen 3 kali, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa MBG bukan hanya beri makan, tapi bisa juga produksi makan,” ujarnya.
BACA JUGA :
- Karnaval Budaya Festival Golo Koe Bukan Sekadar Parade, tetapi Doa Bersama
- ASITA NTT Dorong Kolaborasi Promosi Pariwisata Bersama Pemerintah Daerah
- Event Pariwisata Nasional Dongkrak Ekonomi hingga Ratusan Miliar
- Pariwisata Premium Buka Peluang Investasi di Flores Barat
- Bali dan Labuan Bajo Jadi Magnet Investasi Properti 2026
Model tersebut menunjukkan adanya hubungan antara program pangan, pengelolaan lingkungan, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Air limbah yang dikelola melalui IPAL dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung aktivitas pertanian di sekitar SPPG.
Dengan demikian, keberadaan SPPG berpotensi berkembang menjadi simpul ekonomi lokal yang tidak hanya menerima bahan pangan, mengolah makanan, dan mendistribusikannya kepada penerima manfaat, tetapi juga mengembalikan sebagian sumber daya ke sektor produktif.
KLH/BPLH juga menilai penerapan ekonomi sirkular tidak harus selalu mengandalkan teknologi berbiaya tinggi. Pendekatan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan memanfaatkan praktik pengelolaan sumber daya yang sudah berkembang di masyarakat.
Salah satu contoh yang disebut Diaz terdapat di SPPG Gorontalo dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Praktik di daerah tersebut memperlihatkan bahwa sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara minyak jelantah dapat diolah kembali untuk kepentingan masyarakat.
Bagi daerah seperti Labuan Bajo, pendekatan tersebut memiliki arti strategis karena pengelolaan limbah menjadi salah satu tantangan penting di tengah pertumbuhan aktivitas pariwisata dan ekonomi kawasan. Integrasi antara program pangan dan pengelolaan lingkungan dapat menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dari perspektif ekonomi, konsep tersebut juga membuka kemungkinan terbentuknya rantai nilai baru. Sisa makanan, minyak jelantah, air limbah, hingga sampah yang sebelumnya dianggap sebagai residu dapat diarahkan menjadi input bagi aktivitas ekonomi lainnya.
Namun, penerapan ekonomi sirkular pada SPPG membutuhkan sistem yang konsisten. Pemilahan limbah sejak sumber, pengelolaan air limbah, infrastruktur pengolahan, hingga keterlibatan masyarakat harus berjalan dalam satu ekosistem agar manfaat lingkungan dan ekonomi dapat dipertahankan.
Urgensi tersebut semakin besar karena perubahan iklim menghadirkan tekanan terhadap ketahanan pangan, sumber daya air, dan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil Indonesia.
Diaz mengingatkan bahwa keberlanjutan program pembangunan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberadaan wilayah Indonesia.
“Kita pastikan Indonesia tetap ada, karena kalau kita tidak lakukan apa-apa, ada ramalan dari Maplecroft yang mengatakan bahwa di tahun 2050, sekitar 1500 pulau kecil akan tenggelam dan di tahun 2100, menurut ADB (Asian Development Bank), ada lebih dari 115 pulau sedang yang akan tenggelam, jadi kita harus pastikan apa yang produksi ada circularity, supaya Indonesia tetap exist dan ramalan tersebut menjadi salah,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menempatkan ekonomi sirkular sebagai bagian dari agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bagi program sebesar MBG, penerapan prinsip tersebut berpotensi memberikan dampak berlapis apabila pengelolaan pangan dan limbah dilakukan secara terpadu.
Ke depan, keberhasilan SPPG tidak hanya dapat diukur dari kemampuannya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga dari seberapa jauh fasilitas tersebut mampu mengurangi limbah, menghemat sumber daya, menciptakan aktivitas ekonomi turunan, serta memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya.
Jika model tersebut dapat direplikasi secara luas, MBG berpotensi berkembang menjadi lebih dari sekadar program pemenuhan gizi. SPPG dapat menjadi titik temu antara ketahanan pangan, ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, dan agenda pembangunan rendah emisi di berbagai daerah Indonesia.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor INBISNIS Group di Bali dan Labuan Bajo untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.
