LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Warga adat Ata Modo, komunitas asli yang mendiami Pulau Komodo, mendatangi Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo pada Kamis (5/3) pagi. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan keberatan atas rencana pembatasan kuota kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi tersebut.
Koordinator komunitas Ata Modo, Riswan Adiyatma, menilai pihak BTNK kerap mengambil kebijakan strategis tanpa melibatkan masyarakat adat, meski dampaknya langsung dirasakan oleh warga yang tinggal turun-temurun di kawasan itu.
Ia menyebut, warga Desa Komodo baru mengetahui rencana pembatasan jumlah pengunjung melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Februari lalu. Informasi tersebut dinilai datang tanpa proses dialog yang memadai dengan masyarakat adat.
“Kita merasa tidak diperhatikan sebagai pihak yang paling terdampak. Kebijakan dibuat tanpa ada dialog yang mendalam dengan masyarakat adat yang sudah tinggal di sini jauh sebelum kawasan ini menjadi taman nasional,” ujar Riswan, dilansir Labuan Bajo Terkini, Kamis (5/3) pagi.
Rencana pembatasan kunjungan hingga maksimal 1.000 orang per hari sebenarnya telah disosialisasikan kepada pelaku usaha pariwisata sejak Oktober 2025.
Penerapan resmi kebijakan tersebut dijadwalkan mulai April mendatang. Sebelumnya, uji coba telah dilakukan melalui aplikasi penjualan tiket SiOra yang berjalan sejak Januari hingga Maret tahun ini.
Berdasarkan data BTNK, pada periode musim ramai antara Juni hingga September, jumlah kunjungan harian dapat mencapai 1.700 orang.
BACA JUGA :
– Stabilitas dan Dukungan Pemerintah, Fondasi Kokoh Investasi di Labuan Bajo
– Laundry 3 Jam Selesai? Excellent Laundry Membuktikannya!
– Ramai Dugaan Open BO di Wae Sambi, Pemilik Penginapan Beri Klarifikasi
– Imbas Konflik Global, Imigrasi Labuan Bajo Siagakan Layanan untuk WNA
– Pemkab Manggarai Barat Batasi Kapal Wisata Menginap, Minimal GT 175
Secara tahunan, angka kunjungan tercatat lebih dari 340.000 wisatawan pada 2024 dan meningkat menjadi 432.217 orang sepanjang 2025.
Kepala BTNK Pastikan Akan Beri Penjelasan
Semula, Kepala BTNK, Hendrikus Rani Siga, dijadwalkan menerima langsung audiensi dengan perwakilan warga. Namun karena berhalangan hadir, pertemuan tersebut diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha BTNK, Urbanus Sius.
Meski tidak hadir secara langsung dalam pertemuan, pria yang akrab disapa Hengki itu membenarkan adanya audiensi tersebut saat dikonfirmasi redaksi Labuan Bajo Terkini.
“Ya betul, pagi ini ada audiens dengan orang dari Kampung Komodo di kantor”, tulis Hengki melalui pesan WhatsApp pada Kamis pagi.
Ia menambahkan bahwa pihak BTNK akan menyampaikan penjelasan resmi terkait maksud dan tujuan penerapan kuota kunjungan sebanyak 1.000 orang per hari yang akan berlaku mulai 1 April.
“Akan dijelaskan nanti maksud dari penerapan kuota kunjungan itu,” katanya.
Penolakan Bukan yang Pertama
Penolakan terhadap kebijakan BTNK bukan kali ini saja dilakukan oleh warga Ata Modo. Pada 2022, mereka juga memprotes rencana kenaikan tarif masuk kawasan hingga Rp3,75 juta per orang, yang kala itu memicu polemik luas di kalangan pelaku pariwisata.
Sebelumnya lagi, pada 2019, masyarakat adat Ata Modo menentang rencana relokasi dari Pulau Komodo.
Dua kebijakan tersebut akhirnya tidak dilanjutkan setelah mendapat penolakan dari masyarakat dan pelaku usaha wisata.
Hingga kini, komunitas Ata Modo juga masih menyuarakan penolakan terhadap pemberian konsesi lahan dan investasi kepada sejumlah perusahaan. Salah satu yang disorot adalah rencana pembangunan 619 unit bangunan di Pulau Padar yang diusulkan oleh PT Komodo Wildlife Ecotourism.
“Kita tidak menentang pengelolaan yang baik untuk konservasi, tapi hak-hak masyarakat adat harus dihormati. Kita akan terus berjuang untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak merugikan kehidupan kita,” tandas Riswan.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Mari bergabung di Group WA berita LABUAN BAJO TODAY setiap hari.
Nikmati berita terkini tentang Wisata dan Investasi di Labuan Bajo.
