LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, menemukan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya.
Temuan ini berasal dari kunjungannya ke empat desa selama masa reses sidang II yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 April 2025.
Keempat desa tersebut adalah Desa Pasir Panjang, Desa Tanjung Boleng, Desa Golo Sembea, dan Desa Warloka Pesisir.
Baca juga :PMPTSP Mabar Terbitkan 66 Jenis Usaha 2 Tahun Terakhir
Hasanudin mengungkapkan bahwa sejumlah masalah infrastruktur menjadi perhatian utama. Di Desa Pasir Panjang, warga meminta bantuan berupa katinting dan perbaikan fasilitas pendidikan. Sementara itu, di Desa Tanjung Boleng, mereka mengharapkan adanya fasilitas olahraga, pasokan air bersih, serta perbaikan jalan raya lintas pantai utara (Pantura).
Di Kampung Kokor, warga juga meminta bantuan untuk pembangunan ruang kelas bagi SMP satu atap (satap) dan penyaluran pupuk untuk para petani agar dapat mengurangi biaya pengangkutan.
“Di Desa Golo Sembea, warga minta pembangunan jalan menuju masjid dan kapela, serta jaringan listrik untuk dua anak kampung, Dieng dan Wae Tana, yang belum teraliri listrik. Di Kampung Muntung, masyarakat berharap pemerintah dapat menimbun tanah di halaman kompleks kampung yang merupakan tempat penting untuk berbagai kepentingan umum, serta meningkatkan status desa persiapan dan membuka jalan usaha tani,” ungkapnya, Selasa (22/4).
Baca juga :Pemkab Mabar Sambut Rencana Investasi di Pulau Kukusan
Ia juga menambahkan bahwa warga Desa Warloka Pesisir meminta perhatian pemerintah terhadap ruas jalan menuju SMP dan SD serta memperjuangkan status guru honorer di kedua sekolah tersebut. Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk membangun tanggul pengaman di sekitar kampung dan memperbaiki dermaga nelayan yang sudah lapuk.
“Semuanya aspirasi yang terjaring dalam reses ini akan disampaikan kepada pemerintah pada setiap persidangan, baik di komisi maupun sidang paripurna dewan,” lanjutnya.Hasanudin Temukan Beragam Persoalan Infrastruktur dalam Reses di Manggarai Barat
Kami akan memetakan dan memeriksa apakah semua aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, mengingat setiap tingkatan penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangannya masing-masing,” tutupnya.
