LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Kabupaten Manggarai Barat (MABAR) mencatat capaian tinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan data terbaru dari BPJS Kesehatan, wilayah ini sudah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,49 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 88,9 persen.
Angka ini tertinggi dibanding lima kabupaten lain di wilayah kerja BPJS Cabang Ende.
Capaian tersebut mendapat perhatian langsung dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang melakukan kunjungan kerja ke Manggarai Barat, Kamis (17/7/2025).
Baca juga :BPOLBF dan BPS RI Perkuat Kerja Sama Data Statistik Pariwisata
Gubernur menekankan pentingnya kepemilikan identitas kependudukan seperti KTP dan KK sebagai syarat utama untuk bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan.
“Identitas kependudukan itu kunci. Tanpa KTP, masyarakat bisa kehilangan akses ke pelayanan kesehatan yang dijamin negara. Ini bukan soal administrasi, tapi soal hidup orang banyak,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace Ginting, menjelaskan bahwa Manggarai Barat sudah masuk kategori UHC Prioritas.
Artinya, cakupan peserta BPJS di atas 98 persen, dan keaktifannya lebih dari 80 persen.
“Manggarai Barat sudah mencapai 99,49 persen untuk cakupan, dan 88,9 persen untuk keaktifan. Ini yang tertinggi di antara lima kabupaten lainnya,” kata Grace.
Baca juga :45 Produk UMKM NTT Kantongi Izin Edar dari BPOM
Menurutnya, status ini membuat masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Warga cukup menunjukkan NIK tanpa harus membawa kartu BPJS fisik.
Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengatakan bahwa Pemda sudah menyiapkan anggaran untuk menjamin kelanjutan program BPJS Kesehatan.
Langkah ini dilakukan menyusul dihentikannya bantuan JKN dari pusat untuk periode Juni sampai Desember 2025.
“Kami sudah antisipasi dengan menyiapkan anggaran daerah. Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan tetap jalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemprov dan Pemda agar tak ada warga yang tertinggal dari layanan kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mendorong percepatan digitalisasi dan pembenahan data kependudukan.
Menurutnya, semua layanan negara, termasuk BPJS, harus dimulai dari data dasar yang rapi.
“Setara dengan BPJS itu KTP. Kalau datanya belum beres, pelayanan juga akan terhambat. Maka pendataan di desa dan kecamatan harus dituntaskan,” katanya.
Gubernur datang bersama sejumlah pimpinan OPD Provinsi NTT, dan berdialog dengan camat, kepala desa, serta kepala puskesmas di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
