Breeding Loan Komodo Ditolak Ata Modo

LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Penolakan terhadap rencana pengiriman komodo ke Jepang melalui skema breeding loan mulai bermunculan dari masyarakat adat Ata Modo di kawasan Taman Nasional Komodo.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah labaho1.jpeg

Bagi komunitas tersebut, komodo bukan hanya satwa endemik yang dilindungi, tetapi juga memiliki makna budaya dan spiritual yang melekat kuat dalam kehidupan mereka sejak turun-temurun.

Koordinator Komunitas Ata Modo, Riswan Adiyatma, menyampaikan bahwa masyarakat adat merasa tidak pernah diajak berdiskusi sebelum rencana tersebut mencuat ke publik. Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan komodo semestinya melibatkan masyarakat lokal karena hewan tersebut memiliki nilai penting dalam kehidupan adat mereka.

“Kami tidak menahu soal ini. Pemerintah seharusnya melibatkan kami, apalagi komodo adalah bagian dari siklus kehidupan masyarakat Ata Modo,” ujar Riswan, dilansir Labuan Bajo Terkini, Minggu 5 April 2026.

Ia juga menyinggung pengalaman masa lalu ketika upaya pemindahan komodo pernah dilakukan pada era sebelumnya namun kemudian dihentikan. Menurutnya, rencana penangkaran komodo di luar negeri perlu dikaji secara matang, mengingat hasil dari program serupa dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Penolakan serupa disampaikan salah satu warga asli Ata Modo, Kinan. Ia menegaskan bahwa dalam keyakinan adat, komodo tidak dipandang sebagai satwa biasa, melainkan memiliki hubungan khusus dengan manusia.

“Bagi kami, komodo bukan sekadar satwa liar, tetapi sebagai saudara. Komodo adalah saudara kembar kami, bagian dari warisan yang diwariskan turun-temurun,” kata Kinan.

BACA JUGA :

Dalam tradisi masyarakat Ata Modo, manusia dan komodo diyakini memiliki keterikatan yang berasal dari satu asal-usul yang sama. Karena itu, rencana memindahkan komodo dari habitat aslinya dipandang sebagai tindakan yang menyentuh nilai budaya yang sangat sensitif.

“Memindahkan komodo dari tanah asalnya sama saja dengan memisahkan saudara dari keluarganya. Itu merampas identitas budaya kami dan melukai nilai sakral yang kami jaga sejak nenek moyang,” tegasnya.

Sementara itu, pemerintah memberikan penjelasan bahwa kerja sama yang direncanakan bukan bertujuan untuk menjual komodo, melainkan bentuk kolaborasi konservasi melalui sistem peminjaman. Hal ini disampaikan Kasubdit Pengawetan Spesies dan Genetik Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan, Budi Mulyono.

Ia menjelaskan bahwa komodo yang dikirim ke luar negeri nantinya tetap berada dalam kepemilikan Indonesia dan akan dikembalikan setelah masa kerja sama selesai.

“Kerja sama ini bersifat non-komersial. Komodo yang dikirim nantinya akan tetap menjadi milik Indonesia dan harus dikembalikan setelah masa perjanjian berakhir, biasanya dalam kurun waktu sekitar 5 tahun,” jelas Budi, Minggu (5/4).

Menurutnya, program tersebut bertujuan membangun populasi cadangan komodo di luar habitat alaminya sebagai langkah antisipasi jika terjadi ancaman serius di alam liar. Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang pertukaran teknologi dan pengalaman dalam pengelolaan konservasi satwa.

“Seluruh proses diawasi ketat mengacu pada standar internasional dan CITES. Skema serupa sudah pernah diterapkan pada orangutan dan gajah, dan terbukti efektif,” tambahnya.

Penjelasan serupa juga disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Kehutanan dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi. Ia memastikan bahwa status kepemilikan komodo tidak akan berubah, termasuk terhadap keturunannya selama berada di luar negeri.

“Skema ini tidak mengubah status kepemilikan. Komodo yang dipinjamkan termasuk keturunannya tetap menjadi milik Pemerintah Indonesia. Program ini bersifat sementara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya menjaga kelestarian komodo membutuhkan kerja sama lintas negara, mengingat satwa tersebut memiliki nilai penting tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia.