LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – Anggota DPRD Fraksi Gerindra Kabupaten Manggarai Barat, Dr. Kanisius Jehabut, menyoroti pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang langka untuk wilayah seperti Manggarai Barat.
Dia menegaskan bahwa kesempatan ini bisa hilang jika tidak segera diikat dengan kebijakan yang mendukung pelaku ekonomi lokal, seperti petani, nelayan, peternak, dan UMKM desa. Jika dapur sekolah hanya menjadi pasar bagi korporasi katering luar, MBG akan menjadi proyek rutin semata, bukan transformasi ekonomi yang diharapkan.
“Sebaliknya, jika rantai pasok MBG dirancang berbasis produk lokal, maka setiap piring makan anak sekolah dapat menjadi alat untuk menghidupkan ekonomi masyarakat” Ungkapnya,Rabu (9/4).
Baca juga :PMPTSP Mabar Terbitkan 66 Jenis Usaha 2 Tahun Terakhir
Ia menambahkan dapur sekolah berpotensi menjadi pasar tetap bagi hasil bumi Manggarai Barat.
“Ini bukan sekadar mimpi,melainkan soal kemauan politik dan keberanian mengubah sistem yang ada,”Tambahnya.
Produk lokal tidak hanya mencakup apa yang ditanam atau ditangkap di Manggarai Barat, tetapi juga mencakup hasil olahan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.
Misalnya, sayuran dari Macang Tanggar, ikan dari Soknar dan Desa Kepulauan, telur dari peternak kecil di Lembor, serta olahan pangan seperti abon, keripik pisang, dan susu jagung yang dapat diproduksi oleh UMKM perempuan desa semua ini dapat dan harus menjadi bagian dari dapur sekolah.
Baca juga :Pemkab Mabar Sambut Rencana Investasi di Pulau Kukusan
Dengan memprioritaskan produk lokal, Kanisius meyakini sirkulasi uang publik akan tetap berputar di dalam kampung. Harga buah yang dibeli oleh pengelola Dapur MBG menjadi penghasilan bagi petani, sementara telur yang dimakan oleh siswa memberikan keuntungan bagi kelompok ternak, singkatnya, MBG dapat menjadi stimulus ekonomi harian untuk desa.
Tanpa intervensi, MBG berpotensi dibajak, jika pengadaan bahan pangan MBG diserahkan kepada pasar bebas, pemilik modal besar, kendaraan logistik, dan jaringan penyimpananlah yang akan menang, bukan petani kecil, nelayan, atau UMKM lokal, tambahnya.
Oleh karena itu, menurutnya pemerintah daerah perlu merancang sistem pengadaan yang berpihak pada masyarakat, seperti pengadaan berbasis klaster desa atau kecamatan, serta sistem kontrak langsung kepada kelompok tani dan nelayan, ditambah pendampingan untuk standar mutu pangan.
“Sebagai anggota DPRD, saya berkomitmen mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk tidak hanya melaksanakan MBG sebagai kewajiban dari pusat, tetapi juga sebagai strategi ekonomi daerah, kita tidak memerlukan proyek baru, melainkan cara pandang baru yang mendukung ekonomi lokal” tutupnya.
